Sat, 07/20/2019 - 03:49

Walhi Sulteng Soroti Ranperda RTRW Sulteng

Media Sulawesi | Wed, 06/19/2019 - 11:54
PALU-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sedang dalam tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) 2018-2038. Namun sayangnya, draft Ranperda ini dinilai masih memiliki beberapa kejanggalan sehingga perlu direvisi dan dikaji kembali.Seperti yang disampaikan oleh Manager Kampanye Walhi Sulteng saat menggelar siaran pers di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Selasa (18/6/19) sore.“Berdasarkan hasil kajian Walhi Sulteng, patut disayangkan draf Ranperda dan hasil akhir revisi RTRW yang ada, terdapat banyak kelemahan-kelemahan secara substansi yang termaktub dan RANPERDA ini.” Ungkap Stevandi.Stevandi menilai dalam RANPERDA yang ada, telah mengabaikan banyak rujukan peraturan Perundang-undangan yang seharusnya dimasukan dalam draf RANPERDA tersebut. Misalnya, Permendagri No.80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kabupaten dan Kota.Proses penyusunan RANPERDA Tata Ruang Sulawesi Tengah 2018 - 2038, telah memasuki tahapan pelibatan masyarakat dalam penyempurnaan dokumen tersebut. pemerintah memproyeksikan bahwa di bulan Agustus, draf RANPERDA ini sudah akan disahkan menjadi Perda Sulawesi Tengah.Menurut Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. yang mana didalamnya dijelaskan soal naskah akademik sebagai acuan sebelum RTRW ini di Perdakan. Harusnya naskah akademik ini juga dipublikasikan sebagai acuan publik untuk untuk mengkaji RANPERDA yang ada. Kemudian terdapat Pemanfaatan ruang yang mengabaikan proses perlindungan dibeberapa wilayah kota dan Kabupaten, belum dimasukannya RZWP3K sebagai rujukan, kemudian Perpres No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dalam PERPRES No 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Undang-undang Penanggulangan Bencana 24 Tahun 2007 serta belum dimasukkannya Rencana Induk Bencana Palu, Sigi, Donggala dan Parigi dalam penyusunan yang ada.”Kemudian, dibagian Kedua dalam RANPERDA tentang Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Pasal 3 dijelaskan bahwa, tujuan penataan ruang Provinsi adalah terwujudnya ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang aman, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan pembangunan wilayah.Artinya, Dalam point ini tidak ada ketegasan yang jelas terkait perspektif mitigasi bencana dalam RANPERDA yang sedang disusun. Kami juga menemukan fakta bahwa tidak diakomodirnya wilayah hutan adat dalam draf RANPERDA yang sedang disusun. Padahal di beberapa tempat di Sulawesi Tengah, masih terdapat beberapa masyarakat lokal yang beraktivitas dalam kawasan hutan yang seharusnya ini juga harus dijamin dalam Perda RTRW nantinya. RANPERDA yang ada justru bersifat diskriminatif terhadap masyarakat lokal yang selama ini eksis di Sulawesi tengah.Menurut Manager Kajian dan Pembelaan Hukum Walhi Sulteng, Muhammad Hasan menambahkan, RANPERDA RTRW Sulawesi Tengah 2018 – 2038 terkesan tidak serius dalam kelestarian lingkungan di Sulawesi Tengah. Selain itu, tidak jelasnya arah mitigasi bencana dalam penyusunan Draf yang ada yang tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat, serta masih mengenyampingkan hak kelola rakyat.“Ini harusnya menjadi perhatian serius bagi penyusunan RANPERDA RTRW ini dan perlu memasukan beberapa aspek yang sudah dijelaskan diatas. Selain itu, RANPERDA yang ada harus juga secara substansi lebih ditekankan pada kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan serta tidak memberikan ruang pada korporasi perusak lingkungan.” Tutupnya sekaligus mengakhiri siaran pers tersebut. (FAIZ) 
Laporan: 
Faiz
Tags: