Bupati Sigi Irwan Lapata saat tampil sebagai pembicara terkait mitigasi bencana beberapa waktu lalu.(faiz)

Sigi,mediasulawesi.com – Pencegahan meminimalisir segala aspek kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam memang sudah selayaknya digalang, selain berkaca dari rentetan musibah bencana menimpa beberapa wilayah Indonesia beberapa tahun terakhir, juga kesadaran mengurangi risiko bencana dari suatu wilayah setelah wilayah tersebut terdampak langsung bencana.

Diketahui,  28 September 2018 tepatnya hari Jumat pukul enam sore lewat dua menit, terjadi bencana dahsyat yang melumpuh totalkan tiga daerah sekaligus, Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, hingga meluas ke Kabupaten Parigi Moutung dan beberapa daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Gempa Bumi, tsunami, dan fenomena bencana alam yang jarang terdengar ditelinga masyarakat Indonesia maupun dunia, likuefaksi (kejadian fenomena ketika tanah yang jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat getaran gempa bumi, sehingga tanah tersebut menjadi cairan).

Kabupaten Sigi, diantara tiga daerah terdampak parah, betul tak ikut terkena imbas gelombang tsunami, tetapi gelombang pergerakan tanah dari arah timur ke barat dalam skala besar melahap rumah maupun manusia yang dilaluinya. Fenomena mencengangkan yang tak pernah terbayangkan oleh kebanyakan orang, terkhusus bagi warga Sulteng ataupun warga Sigi.

Mengetahui hampir seluruh daerahnya terdampak parah bencana 28 September, Irwan Lapata, Bupati Kabupaten Sigi sangat mengapresiasi dan mendukung penuh langkah warganya beserta beberapa stakeholders yang telah bekerja sama membangun forum yang berfokus pada membangun kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana alam.

Langkah berbenah Kabupaten Sigi dalam menyikapi serius pengurangan risiko yang ditimbulkan bencana, terutama gempa bumi disatukan didalam forum yang diberi nama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).

Forum yang lahir dari inisiatif dan kolaborasi antara warga, tokoh adat dan tokoh agama, perwakilan NGO, TNI/Polri, serta pihak-pihak pemerintah Sigi terkait, mengukuhkan program mitigasi mereka dengan menyelenggarakan kongres I pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru.

Kongres perdana ini dihadiri langsung Bupati Sigi Irwan Lapata, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sigi Asrul Redjapori, serta perwakilan lembaga, yayasan kemanusiaan, dan elemen masyarakat sipil lainnya yang selama ini bekerja menanggulangi bencana di Kabupaten Sigi. Semboyan forum adalah ”Menuju Sigi Tangguh”.

Irwan mengungkapkan, ketidaksiapan dan tidak adanya koordinasi yang jelas saat datang bencana 28 September silam sangat membekas bagi dirinya sehingga menimbulkan banyak kerugian di wilayah kepemimpinannya itu.

Lanjut Irwan menceritakan ketika terjadi bencana tersebut dirinya sedang berada diluar kota untuk memenuhi pekerjaan lain. “Setelah saya dapat info kejadian itu, saya mencoba terus menghubungi keluarga dan kerabat kerja, tetapi semuanya tidak bisa tersambung karena jaringan komunikasi putus.” Kata Iwan dihadapan peserta.

“terus terang saya bingung waktu itu, tidak tahu mau kemana dan langkah apa yang dahulu saya lakukan saat mengetahui kenyataan yang terjadi. Sebab karena tidak adanya protap terkait bencana alam.” Ujarnya.

Berkaca dari pengalaman yang tinggal menghitung hari memasuki satu tahun peristiwa tersebut, Irwan mengatakan pemkab sedang menyusun peraturan daerah guna memperkuat mitigasi dan penanganan bencana alam. “Hal itu membutuhkan waktu, tetapi itu harus dilakukan. FPRB juga diharapkan memberikan sumbangsi usulan terkait perda tersebut.” Harap Irwan.

Irwan memastikan, pembangunan Sigi ke depan harus memperhatikan aspek kebencanaan.  Semisal Pembangunan perumahan, perlu memiliki standar ketahanan terhadap gempa. Saat ini, pendidikan mitigasi bencana mulai diterapkan di sejumlah sekolah dalam bentuk muatan lokal.

Asrul Repadjori menguraikan, kerja forum PRB adalah untuk menyiapkan masyarakat dan berbagai elemen terkait hal penanggulangan bencana.

Forum tingkat kebupaten itu juga akan diturunkan ke jenjang kecamatan dan desa. Pengurus forum terdiri dari instansi pemerintah, elemen pegiat penanggulangan bencana, serta tokoh informal seperti tokoh adat dan agama.

”Forum akan bekerja untuk menyiapkan masyarakat menghadapi bencana sesuai karakteristik wilayahnya, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, hingga likuefaksi. Sasarannya ialah membentuk desa tangguh bencana dan kelompok sadar bencana. Semua elemen akan bekerja untuk tujuan itu.” Ujarnya.

Manajer Area Sulteng Islamic Relief Worldwide Novanto Agus menuturkan forum ini akan diberdayakan di tingkat desa hingga ke dusun-dusun sebagai upaya menyiapkan seluruh warga saat menghadapi bencana. “semoga dengan pembentukan forum yang diresmikan pak Bupati tadi, mampu memenuhi hak-hak setiap warga soal persiapan dan penanggulangan bencana.” Ungkap Agus

Islamic Relief Worldwide sendiri merupakan salah satu lembaga kemanusiaan internasional yang memfasilitasi pembentukan FPRB SIgi sejak awal digagas.

Sejumlah desa di Sigi sudah memasukkan anggaran mitigasi bencana didalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBD).

Contoh di Desa Karawana melalui Kepala Desanya, Abdul Rahman mengatakan memastikan memasukkan anggaran mitigasi bencana untuk tahun 2019 dan 2020 walaupun tak menyebutkan jumlah alokasi.

“Alokasi itu disepakati dalam musyawarah bersama. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi dan simulasi terkait gempa. Di Karawana waktu bencana kemarin, tidak ada korban jiwa, tetapi sekitar 100 rumah rusak parah karena kerasnya guncangan gempa.” Kata Abdul.

Pembentukan FPRB Sigi mulai dibentuk pada tanggal 9 Mei 2019, dan merupakan salah satu hasil rekomendasi dari kajian Indeks Katahanan Daerah Kabupaten Sigi yang dilakukan oleh BNPB akhir tahun 2018.

Pembentukan Forum PRB Daerah juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pasal 8 yang mendorong pelibatan forum dalam penysunan Rencana Aksi Daerah – Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). Didalamnya diatur bahwa anggota forum ini meliputi unsur dari pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, lembaga usaha, media, dan komunitas internasional. (M Faiz Syafar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here