Ketua IPMMY,Kholil

MOROWALI – Ikatan Pelajar Mahasiswa Morowali Yogyakarta (IPMMY) menyatakan sikap atas dilantiknya mantan narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) dalam struktur pemerintah Daerah Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah. 

Pernyataan sikap tersebut dinyatakan dalam surat nomor: 29/L-5/IPMMY/X/2019 yang ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2019 oleh Ketua Umum IPMMY, Muhammad Kholil.

Surat pernyataan sikap tersebut memuat 5 poin sebagai berikut yang pertama tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan amanat UUD 1945 yang harus diberantas secara tuntas.Kedua pengangkatan dan/atau pelantikan mantan narapidana tindak pidana korupsi dalam struktur pemerintahan daerah Kabupaten Morowali sangat bertentangan dengan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tidak sejalan dengan agenda reformasi birokrasi.

Ketiga, Pengangkatan atau pelantikan mantan narapidana tindak pidana korupsi, dalam struktur pemerintahan daerah Kabupaten Morowali telah melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dan Kepala Kepegawaian Negara (BKN) nomor 15 tahun 2018 yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018.

Keempat mantan pejabat narapidana tindak pidana korupsi tidak layak mendapatkan jabatan apapun dalam struktur pemerintahan daerah Kabupaten Morowali dan yang kelima IPMM mendesak Bupati Morowali untuk segera memberhentikan pejabat mantan koruptor yang dilantik pada tanggal 20 September 2019. 

Ketua Umum IPMMY membenarkan adanya surat pernyataan sikap tersebut. Menurut dia, surat tersebut sebagai bentuk respon kekecewaan IPMMY kepada Pemda Morowali.

Dijelaskan Kholil kekecewaan tersebut timbul karena Pemda Morowali memperlihatkan ketidak seriusan dalam memberantas korupsi. “Dari keputusan pelantikan itu kami menilai Pak Bupati Morowali tidak menunjukkan komitmen yang serius terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” Ujarnya, Senin (14/10).

Menurut Kholil sesui dengan salah satu isi surat tersebut, Kholil mengangap bahwa mantan koruptor tidak layak mendapatkan jabatan apapun.  “Kami berharap Bupati lebih profesional dalam mengambil keputusan. Segera pecat pejabat terkait,” tutupnya.(HARIS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here