RDP PUPRP Parimo bersama Komisi III DPRD terkait program Pamsimas yang dinilai mengalami keterlambatan penyelesaian yang akan berakhir 31 Desember mendatang.(satri)

PARIGI- Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) terletak di 32 titik bersumber dari APBN dan APBD tahun 2019 di Kabupaten Parigi Moutong yang dipastikan tidak ada penyelesaian hingga 31 Desember.Rata-rata progres pekerjaan saat ini baru mencapai kisaran 25 persen, Pihak PUPRP masih menunggu kebijakan pemerintah pusat apakah melanjutkan pada tahun 2020 dengan alasan menerima DIPA pada bulan Oktober akhir.

Kepala Bidang Cipta Karya, Fadlon mengatakan, untuk Pamsimas tahun 2019 terdapat empat desa sesuai laporan pendamping desa yang progres perkejaanya masih diangka satu persen diantaranya, Laemanta, Matolele, Sausu Taliabo dan Sausu Pakareme.Ia menjelaskan, Pamsimas untuk tahun ini tujuh bersumber dari APBN dan 25 APBD, kendala yang dihadapi ada berupa proses pencairan yang baru dilakukan pada bulan November baru memasuki tahap satu.”Untuk masuk ketahap dua kita menunggu laporan dari masyarakat yang kemudian dilakukan verifikasi memakan waktu satu Minggu, sehingga baru bisa dicairkan,” ungkapnya saat Rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPRD Parimo, Kamis (12/12).

Dikatakan, Pencairan untuk APBN baru mencapai 48 persen dan APBD 63 persen, memang diakui oleh pemerintah pusat terakit keterlambatan ini dan meminta waktu untuk penyelesaian sampai bulan februari.

Karena Parimo salah satu daerah di Sulteng mendapatkan DIPA terakhir, dan pihaknya telah melaporkan ke Provinsi terkait keterlambatan, sehingga pihaknya diminta untuk mengidentifikasi desa-desa yang akan menyelesaikan Pamsimas pada Desember serta desa-desa yang berkahir pada bulan Januari dan Februari 2020.

“Kami dimintakan data desa-desa itu, sebagaimana laporan dari teman pendamping ada desa yang akan berakhir bulan Desember ini,” jelasnya.

Tercatat dari 278 Desa 149 telah masuk program Pamsimas karena terdapat sanitasi dan air bersih.

Ketua Komisi III Alfred Tonggiro, mengatakan dengan waktu tinggal beberapa hari ini, nyaris tidak akan selesai dan tidak dapat termanfaatkan, sehingga disimpulkan untuk APBN karena lambatnya dana APBN masuk mengakibatkan terjadi keterlambatan pekerjaan.”Akibat lambatnya pekerjaan karena dana belum masuk,” ungkapnya.

Ia berharap, pekerjaan ini dapat dilanjutkan agar dari sisi pertanggung jawaban administrasi keuangan dan anggaran harus klos 31 Desember dan tidak bisa menyebrang kecuali adanya aturan secara tertulis.

Ia pun mengingatkan, dana yang masuk berdasarkan progres kerja, karena belum diketahui kelanjutan dari program tersebut, semisal tidak ada tindaklanjut akan menjadi mubazir.”Jangan sampai program ini menjadi mubazir, karena harus ada kelanjutan sehingga ketersedian air di Parimo dapat terpenuhi,” tutupnya. (SATRI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here