Diskusi Walhi Sulteng.(faiz)

Palu, Mediasulawesi.com – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah dan Transparansi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia d menyoroti keterlibatan lembaga penyandang dana (bank) dengan perusahaan-perusahaan yang diduga kuat telah melakukan perusakan hutan dan kebun.

Hasil kajian Walhi Sulteng dan TUK Indonesia beberapa waktu terakhir terhadap laku industri kehutanan dan perkebunan menemui babak baru, yaitu persoalan keuangan berkelanjutan oleh beberapa grup industri seperti perusahaan-perusahaan sawit yang merusak lingkungan mengantongi pembiayaan operasional investasi dari bank-bank raksasa di Indonesia.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulteng Abdul Haris Lapabira merekomendasikan, perlu dilakukan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan oleh regulator utama lembaga jasa keuangan di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Saya dan tim beberapa waktu lalu bertolak ke negara di Eropa, kami melakukan riset sembari mempelajari lebih dalam terkait roadmap persoalan ini.” Kata Haris sapaan akrabnya.

Lanjut Haris dari hasil riset tersebut, ditemukan sejumlah perbankan besar di Indonesia yang uang nasabahnya mengalir ke beberapa perusahaan sawit ternama.Dibantu TUK Indonesia, pola atau roadmap hasil riset tersebut menemukan bahwa terdapat begitu banyak perbankan skala nasional yang menyuplai dana tujuan selarik industri sawit skala nasional pula, termasuk industri sawit yang beroperasi di Sulawesi Tengah.

Atas dasar itu, Edi Sutrisno selaku Direktur Eksekutif TUK Indonesia mendorong serta merekomendasikan beberapa poin kepada lembaga pengawas keuangan atau OJK terhadap persoalan tersebut, diantaranya poin pertama adalah memperkuat pengawasan dengan cara memperkenalkan sistem pemantauan dan pengaduan di bawah wewenang OJK guna menilai kepatuhan lembaga keuangan sesuai peratuan OJK nomor 51 tahun 2017.

Kedua, perlu dilakukan revisi pedoman teknis bagi bank sebagai implementasi yang tertuang dalam PJOK nomor 51 tahun 2017 dan PJOK nomor 3 tahun 2017.

Ketiga, mempertimbangkan revisi atas PJOK No.18 tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan memasukkan pasal tentang pengelolaan risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola (LST).

Poin keempat yaitu mengupayakan OJK agar terlibat dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA).Bagian kelima agar meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).Dan rekomendasi terakhir adalah turut andil dalam Network for Greening the Financial System (NGFS). (M Faiz Syafar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here