Tim rombongan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasangkayu melakukan kunjungan silaturahmi ke ruangan kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Pasangkayu, Jumat (10/1/2020).(EGI)

PASANGKAYU – Tim rombongan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasangkayu melakukan kunjungan silaturahmi ke ruangan kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Pasangkayu, Jumat (10/1/2020).Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Pasangkayu Ardi Trisandi bersama Anggota Divisi HPP Syamsudin beserta Koordinator Sekretariat dan beberapa staf diterima langsung oleh Sekda Firman MAP.

Kedatangan tim Bawaslu ini, sekaligus menyampaikan himbauan kepada Bupati Pasangkayu terkait agar tidak melakukan penggantian Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) 6 bulan sebelum penetapan calon peserta Pemilihan tahun 2020.

Himbauan tersebut jelas tertuang dalam surat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor Surat 004/K.Bawaslu-Prov-05/PM.00.02/I/2020. Larangan tersebut tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. ”Bahwa mengingat tanggal pelaksaan penetapan paslon (pasangan calon) peserta pemilihan tahun 2020 yaitu tanggal 8 Juli 2020, maka larangan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon yaitu pada 8 Januari 2020,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Ardi Trisandi dalam pertemuan itu.

Ardi mengingatkan sanksi bukan hanya kepala daerah petahana, tetapi juga bagi kepala daerah yang bukan petaha yang melanggar ketentuan yang berlaku.Kemudian salah satu aspek yang disorotinya adalah tentang mutasi jabatan ASN, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada mutasi ASN pada waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon karena ASN itu harus netral.

Maka dalam rangka menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam kontestasi pilkada 2020 perlu adanya larangan mutasi bagi ASN untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam menyambut Pilkada Serentak 2020 pada tanggal 23 September mendatang.

Dalam kunjungan ini beberapa hal juga didiskusikan, termasuk soal apakah Pemda Pasangkayu akan melakukan mutasi/penggantian pejabat setelah tanggal 8 Januari 2020.Untuk dibahas dalam silaturahmi tersebut, terkait jabatan ASN yang saat ini masih kosong, pejabat yang akan pensiun pada masa tahapan Pilkada 2020 yang potensi mengalami kekosongan pejabat serta mendiskusikan upaya dan kerjasama Bawaslu Pasangkayu dan Pemda dalam hal memastikan Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemda Pasangkayu untuk tidak melakukan suatu perbuatan/tindakan yang menunjukkan keberpihakan pada kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 serta menghindari konflik kepentingan. (EGI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here