Muhammad Rakha Ishlah Adimad.(ist)

Mungkin kebanyakan kita, masyarakat republik ini, yang belum terjamah akan pengetahuan serta istilah-istilah perpajakan sehingga kerap terjadi misinterpretasi terkait campaign-campaign yang dilakukan. Sebut saja beberapa waktu lalu ketika ada sebuah unggahan tidak resmi yang menyebut akan ada kewajiban bagi mahasiswa wajib ber-NPWP ,terlepas dari hal tersebut, yang menarik untuk dicermati yakni komentar-komentar Para Netizen. Tak pelak hal itu seolah menjadi objek empuk untuk diserang seakan benar faktanya dan seakan benar sesuai interpretasi yang dipahami oleh pemberi komentar.

Satu benang merah yang dapat ditarik adalah kekhawatiran mereka ketika adanya kewajiban untuk ber-NPWP maka secara otomatis ada pajak yang harus mereka bayarkan. Memang soal pelaporan dan pembayaran masih belum se populer istilah NPWP yang orang sudah paham dan menjadi general truth tanpa perlu di jelaskan panjang lebar. Beberapa Fallacy atau kekeliruan pemahaman ini yang coba dibahas agar kita senantiasa tahu dan sadar akan kewajiban kita sebagai Warga Negara yang baik.

Pertama,  sering terjadi di masyarakat adalah pajak dikenakan secara langsung ketika mereka terdaftar sebagai wajib pajak dengan ditandai oleh NPWP. Perlu kita ketahui bersama bahwa NPWP adalah tanda administratif bahwa seseorang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Ketika sudah terdaftar maka ada kewajiban untuk melaporkan penghasilannya selama tahun tersebut karena pajak akan dikenakan jika ada penghasilan sebagai objeknya,artinya kalau dalam setahun tidak ada penghasilan maka otomatis tidak ada pajak yang dikenakan. Kewajiban ini yang sering disalah artikan adanya keharusan untuk membayar pajak. Padahal sebelum dikenakan pajak, pertanyaan terbesar yang perlu kita tanyakan adalah apakah ada penghasilannya?. tentu jika kita mempertanyakan hal ini terlebih dahulu maka hal-hal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tidak akan terjadi karena jika mereka tidak memiliki penghasilan maka tidak akan ada pajak yang harus dibayarkan. Namun bukan berarti kewajiban pelaporan itu ditiadakan ,dengan system self assestment yang berawal dari wajib pajak maka dibutuhkan juga kerjasama wajib pajak untuk memberitahukan bahwa mereka tidak berpenghasilan atau dengan kata lain penghasilan Rp.0.

Kedua, kerap terjadi juga adalah sudah memiliki penghasilan, maka otomatis ada pajak yang dikenakan padahal dalam perhitungan pajak umum yang kurang popular dimasyarakat bahwa ada fasilitas yang dikenal dengan istilah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang menjadi pengurang bagi setiap individu sebelum diketahui besarnya pajak yang harus dibayarkan selama setahun. Dari namanya saja, seharusnya kita sudah bisa menerka untuk apa  PTKP itu. PTKP diberikan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan menghilangkan stigma seolah otoritas pajak “Malak” wajib pajak. Itu sebab dengan adanya PTKP tersebut memberikan keadilan bagi wajib pajak serta kelonggaran untuk menyesuaikan kebutuhan primernya seperti sandang ,pangan, papan.

Saat ini diperkirakan selama setahun wajib pajak memiliki kebutuhan sebanyak 54 juta seorang diri atau dengan kata lain 4,5 juta perbulan. Artinya jika kita hubungkan semua frasa diatas ketika seseorang berpenghasilan kurang dari atau sama dengan 4,5 juta perbulan atau kurang dari atau sama dengan 54 juta setahun tidak ada pajak yang dikenakan. Dan hal ini lah yang perlu dipahami bersama sehingga kekeliruan tadi sekali lagi tidak terjadi.

Dalam beberapa kesempatan juga sering disalah artikan ketika ada campaign “Jangan Lupa Lapor Pajaknya Ya”. Dan ini seolah masyarakat wajib untuk membayar pajak disetiap pelaporannya padahal tidak demikian adanya, dan seperti yang sudah dikemukakan diawal bahwa dilihat dulu ada tidak penghasilannya, penghasilannya diatas PTKP atau tidak,sehingga jelas pajak yang dikenakan berapa setahunnya.

Masyarakat seolah menjadi antipati terhadap permasalahan bangsa sendiri padahal permasalahan pajak merupakan urusan bangsa. Semua kita perlu memahami betapa pentingnya pajak itu bagi pembangunan bangsa ini dan peran yang harus kita berikan.Karena pajak bukan hanya urusan otoritas pajak saja, tetapi urusan anda, kami, dan kita semua yang tercantum dalam dasar hukum Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 23A. Olehnya jika kita telah menyadari betapa pentingnya kontribusi masing-masing maka pertumbuhan rasio pajak juga akan semakin meningkat,  lalu Negara yang kita cintai ini akan memiliki dana yang cukup untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dan itu membuat Indonesia Maju. Maka yuk, bagi yang sudah memiliki NPWP, jangan lupa lapor penghasilannya ya. Paling lambat akhir maret 2020! . Jika mengalami kendala hubungi Kring Pajak di 1500200.Penulis,Alumni SMA Al Azhar Palu, ASN Di kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP Kementerian Keuangan di Jakarta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here