Warga Desa Sidoan Barat pertanyakan penanganan kasus korupsi dana desa.(SATRI)

PARIGI– Kasus dugaan korupsi dana desa Sidoan Barat, Kecamatan Sidoan sejak tahun 2018 hingga memasuki 2020 tidak memiliki kepastian hukum dalam penanganan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas internal pemerintah (APIP).

Untuk itu, warga Sidoan Barat yang mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Parimo, diterima oleh Sekretaris A. M Tandju didampingi pihak Kepolisian serta beberapa pejabat auditor, Kamis (30/1).

Mereka meminta untuk diajarkan cara penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi didesa Sidoan Barat yang hari ini belum ada kejelasan.”Tolong bapak-bapak yang ada didepan ajari kami hukum, kalau masyarakat diminta untuk melakukan pengawasan dalam persolan korupsi di desa,” ungkap Ahmad.

Ia mempertanyakan, hasil pemeriksaan inspektorat selama ini yang dinilai tidak bisa mengeluarkan rekomendasi. Padahal, dugaan penyalahgunaan DD yang dilakukan kades sangat jelas kerugiannya. Dirinya beranggapan APIP tidak bisa menghitung ini menjadi aneh.”Kalau memang tidak bisa berhitung nanti masyarakat membantu menghitungnya, karena sudah tiga kali turun pertama laporan dari Inspektorat tidak ada temuan, nanti ada desakan baru dinyatakan ada dugaan ada apa sebenarnya,” tanyanya.

Bahkan mereka mengancam, akan menahan kades Sidoan Barat apabila pihak APH tidak menjalankan fungsinya dalam pemberantasan korupsi.

Ketua LSM Singgani, Muhammad Taher yang mendampingi warga Sidoan Barat, meminta pihak Polres dan Kejaksaan parimo menetapkan Kades sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan awal atas dugaan tindak pidana korupsi DD, Inspektorat segera menyerahkan hasil pemeriksaan LHP kepada pihak APH guna mempermudah dalam penyelidikan. Apabila tidak memberikan, mereka menganggap oknum pejabat Inspektorat menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan.

Selain itu, meminta pemberhentian sementara Kades Sidoan Barat, untuk mempermudah proses hukum yang dilakukan APH, kemudian Camat Sidoan dan Bupati tidak mengintervensi baik secara langgsung maupun tidak langgsung atas dugaan Korupsi DD kades Sidoan Barat.”Empat poin itu yang kami minta untuk direspon, agar kasus ini memiliki titik terang sebab, saat ini masyarakat terus bertanya-tanya terakit penyelesaian,” ungkapnya.

Sekretaris Inspektorat A. M Tandju, mengatakan soal dugaan korupsi DD Sidoan Barat, telah menjawab permohonan pihak APH.”Kami sudah memenuhi tuntutan masyarakat, dan melakukan koordinasi dan tinggal menunggu hasil penyelidikan,” tutupnya. (SATRI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here