Dua hari kemarin (10-11/2/20), bersama para pemangku kepentingan Lingkungan Hidup di Kota Palu, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), Kota Palu. Dan hasil FGD dengan pendekatan DPSIR (Driving Force, Pressure, State, Impact and Response),  menetapkan tiga isu prioritas utama lingkungan hidup kota Palu adalah rekonstruksi dan rehabilitas pasca bencana, pengelolaan sampah dan kuantitas dan kualitas air.

Menarik dalam dalam FGD ini, berdasarkan informasi dari salah satu staf Dinas KLH Kota Palu, bahwa isu sampah dalam tiga tahun terakhir selalu masuk dalam isu prioritas utama pengelolaan lingkungan hidup kota Palu, namun faktanya belum juga tertangani dengan baik.

Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat kota ini. Masalah rutin yang terlihat setiap hari. Tibulan sampah dimana-mana, berserakan di jalan dan tidak terangkut. Dari aspek estetika juga mengganggu. Dan itu masalah yang dihadapi masyarakat kota juga pada umumnya.

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk kota ini, maka volume sampah juga akan terus bertambah, namun ironis fasilitas pengelolaan sampah masih terbatas. Dan di sisi lain, pesatnya pertumbuhan kemajuan teknologi dan industri telah mengakibatkan terbentuknya sampah kota yang lebih beragam. Khususnya limbah jenis bahan berbahaya dan beracun (B3).  Kategori sebagai limbah B3 adalah memiliki salah satu atau lebih karakteristik seperti mudah meledak, mudah terbakar, reaktif., beracun, infeksius dan korosi.  Itu sebab, karena sifafnya yang dapat mengganggu dan membahayakan lingkungan, limbah B3 harusnya ditangani secara khusus.

Sampah kota yang bersifat beracun apabila terbuang bersama dengan jenis sampah lainnya dapat masuk ke dalam lingkungan tanah, air dan udara, yang pada akhirnya dapat menembus  rantai makanan. Hal ini menunjukkan pentingnya pemisahan sampah B3 dari sampah jenis lainnya. Pardigma lama dalam penanganan sampah (pengumpulan-pengakutan-pembuangan) yang telah bergeser dengan adanya pemisahan dan pengelohan kemudian pengakutan dan pembungaan, harus disempurnakan dengan melakukan pemisahan sampah B3, jadi bukan sekedar pemisahan sampah organik dan non organik atau sampah basa dan sampah kering. Pola ini tentu lebih menjaga mutu lingkungan hidup dan dampak komponen-komponen yang dapat membahayakan masyarakat. Namun implementasi penerapan pola ini, tentu butuh kesiapan masyarakat dan pemerintah kota, termasuk aturan dan kesiapan fasilitas pendukung.  Namun pada kenyataannya, cara pengendalian sampah kota masih sangat terbatas. Bukan saja belum adanya pemisahan sampah B3. Pengumpulan sampah  belum dengan compactor truck berbeda untuk setiap jenis sampah,  namun juga masih terlihat model pendekatan lama pengelolaan sampah masih dominan (kumpul-angkut dan buang). Dan yang mengkwatirkan masih banyak masyarakat kota ini masih menganggap sampah bukan masalah, sehingga membuang sampah seenaknya. Dan itu menyebabkan sampah ditemukan berserahkan ditengah jalan dan di sungai atau selokan air.  Itu sebab peran pemerintah kota sangat diperlukan, dengan peraturan-peraturan dan sangsi-sangsi yang ada. Teori Herzbeg  menyebut bahwa manusia itu memiliki sifat binatang, sulit diatur,  jangan menunggu sadar dengan sendirinya,  makanya peran pemerintah harus hadir dengan ‘memaksa’ manusia atau masyarakat itu tunduk pada aturan. Lemahnya pengawasan dan pelaksanaan aturan menjadi kendala tersendiri dalam pengelolaan sampah di kota ini.

Terpenting juga bahwa program-program sampah  harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di  kota ini dan tidak begitu saja mengikuti pola program yang telah berhasil dilakukan di negara maju, semacam negara Swedia misalnya, mengingat perbedaan kondisi fisik, ekonomi, hukum dan budaya.  Khususnya sektor informal (pemulung) merupakan suatu komponen penting dalam sistem penanganan sampah yang ada saat ini, dan peningkatan kinerja mereka harus menjadi komponen utama dalam sistem penanganan sampah di kota ini.

Dan tentu saja upaya yang paling sederhana dan efektif dalam pengelolaan sampah kota adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Selain itu diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan. Itu sebab pendidikan masyarakat menjadi penting.  Pendidikan dapat mengubah persepsi dan perilaku masyarakat terhadap sampah. Namun yang terpenting adalah bagaimana pendidikan lingkungan ini dimaksudkan dalam kurikulum pendidikan dasar. Hal ini diperlukan untuk menumbuhkan karakter anak didik sejak dini, tentang pentingnya pencegahan kerusakan lingkungan dan pemeliharaan mutu lingkungan. Dan kedepannya menjadi  bagian dari masyarakat yang sehat dan peduli terhadap lingkungan kota yang bersih dan nyaman. Semoga. Kasman Jaya Saad (Dosen Kependudukan Dan Lingkungan Hidup Unisa Palu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here