Kades Tikke,H Thamrin(ist)

PASANGKAYU – Pemerintah Desa (Pemdes)  di dua desa berbeda yakni Desa Tikke dan Desa Martasari, mengaku kaget adanya aksi yang mengatasnamakan sebagai warganya di lahan perkebunan sawit Hak Guna Usaha (HGU) PT Mamuang beluim lama ini.
Kepala Desa Martasari I Wayan Sucana, mengaku terusik adanya kelompok masyarakat yang mengatasnamakan warga Martasari melakukan aksi di perkebunan sawit.“Saya kaget dengan adanya berita beredar yang mengatas namakan warga saya. Saya mau sampaikan itu bukan warga saya,” tegas kades saat dikonfirmasi.

Wayan mempertanyakan, jika ada warga Martasari yang ikut aksi, dia dari dusunu mana?.“Karena kami sudha cek ke masyarakat, tidak ada kamitemukan warga kami terlibat,” jelasnya.

Dikatakan bahwa hubungan Martasari dengan pihak PT Mamuang selama ini baik-baik saja, meski sebelumnya ada warga Dusun Kabuyu suku Tado yang sempat bermasalah.
“Tapi itu sudah kami fasilitasi dengan pihak perusahaan, dan sudah menemui kata sepakat atas solusi yang diberikan. Bahkan saya sendiri yang bertanda tangan waktu itu,” kenangnya.
Ditanya, bahwa salah satu warga yang dikenal dalam aksi itu adalah I Nengah Lodra. I Wayan Sucana, lantas langsung memberikan klarifikasi bahwa I Nengah Lodra adalah warga Lalundu Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava.“Dia itu warga Lalundu, juga transmigrasi. Makanya saya mempertanyakan apa yang mereka tuntut di perusahaan, karena yang saya tahu perusahaan (PT Mamuang) lebih dulu ada dari pada mereka,” jelasnya.

Ia menambahkan beberapa warga transmigrasi di Martasari datang di daerah ini sekitar tahun 1978, termasuk dirinya datang di awal tahun 1987.“Dan di tahun 1991 penebangan lahan perkebunan PT Mamuang dan saya tahu persisi itu,” ujarnya.
Meski demikian, Kades Martasari tetap tidak mempersoalkan adanya aksi dari mana asalkan memiliki bukti yang kuat.“Silahkan kalau ada yang mau aksi, tapi jangan bawa nama desa kami karena warga kami aman-aman saja,” tandasnya.
Senada dengan Kades Tikke Tamrin S yang juga mengaku kaget tiba-tiba ada aksi yang disebut di dalamnya adalah warga tikke.“Saya tahu betul persoalan di PT Mamuang dan kebanyakan orang-orang yang mengklaim itu dari luar. Kalau ada lagi yang membawa-bawa nama desa tikke, itu saya tidak terima,” ucap dengan lantang.

Sejak informasi adanya aksi itu, kata dia, pihak pemerintah desa langsung berkoordinasi ke Babinsa setempat dan tidak ada ditemukan ada warga tikke disana.“Selama ini tidak pernah ada warga Tikke yang klaim lahan perkebunan di PT Mamuang makanya saya kaget juga ini,” ucapnya.

Sebagai Kades dirinya tidak terima kalau ada pihak-pihak yang mencatut nama warganya.
“Selama ini orang astra membangun kemitra dengan baik dengan kami. Saya tidak terima ini, kalau ada yang mencatut nama warga kami, seolah-olah kami mau dibenturkan dengan pihak perusahaan,” pungkasnya.

Sebelumnya ramai dikabarkan ada warga dari dua desa tersebut, melakukan aksi berdasarkan surat rekomendasi Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Nomor 2100/2609/2019, yang memerintahkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulbar untuk lakukan pengembalian batas ulang terhadap HGU PT Mamuang. (egi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here