Kasman Jaya Saad (ist)

DALAM politik, terlebih dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) banyak istilah digunakan. Semisal kapasitas untuk menunjukkan kemampuan seorang calon kepala daerah, atau integritas yang menunjukkan tingkat kejujuran dan karakter yang kuat seorang calon. Popularitas adalah kepopuleran seorang calon dan elektabilitas adalah tingkat keterpilihan seorang calon.  Namun menjadi entrypoint dalam tulisan ini adalah istilah yang mungkin relatif kurang familiar ditengah masyarakat, namun menjadi sangat penting dalam Pilkada yaitu eligibilitas atau memenuhi syarat untuk jadi calon kepala daerah atau terpenuhinya syarat untuk menjadi calon kepala daerah. Tanpa eligibilitas, maka elektabilitas setinggi langit pun akan menjadi percuma.  Jadi, seorang calon kepala daerah tidak cukup hanya bermodalkan popularitas, kapasitas dan elektabilitas  saja, yang lebih penting adalah eligibilitas, memenuhi syarat atau tidak.

Eligibilitas dengan sederhana dapat juga dimaknai sebagai syarat mengikuti aturan undang-undang yang berlaku. Aturan yang digunakan sebagai payung hukum dalam Pilkada serentak tahun ini adalah Undang Undang 10 tahun 2016. Syarat pemenuhan eligibilitas dapat dicermati pada Pasal 40 (1) yang menyebutkan bahwa Partai Politik (Parpol) atau gabungan Parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.  Dan bila melalui jalur perseorangan dapat dicermati pada pasal 41 menyebut calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur (Pilgub) dan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota (Pilbup/Pilkot) jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan harus didukung paling sedikit 6,5% hingga 10% menurut jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap dan jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten bila pemilihan gubernur dan atau kecamatan bila pemilihan bupati/walikota di kabupaten/kota dimaksud.

Persyaratan ini dengan sendirinya menyebabkan banyak calon kepala daerah di daerah ini getar getir, harap-harap cemas atau bahkan mulai redup dan tak lagi semangat mempopulerkan diri, meski merasa memiliki kapasitas untuk jabatan itu. Syarat jalur perseorangan yang cukup berat yakni 10 % menurut  penduduk yang termuat dalam data pemilih tetap paling akhir di daerah ini baik Pilgub maupun pemilihan Pilbup dan Pilkot, tidak banyak diminati. Sehingga yang masih menarik dicermati sekarang ini adalah tarik menarik dukungan koalisi partai untuk mengusung satu pasangan calon kepala daerah baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten Kota. Sesuai syarat aturan perundang-undangan untuk Pilgub diperlukan 9 kursi  minimal dan tidak satupun parpol yang memiliki syarat itu, artinya diperlukan koalisi parpol. Hal yang sama untuk Pilkot diperlukan 7 kursi, dan Pilbup antara 6 dan 7 kursi, sesuai jumlah total kursi di DPRD. Di daerah ini akan ada Pilkada serentak untuk pemilihan Pilgub dan Pilbub di 7 Kabupaten  serta Pilkot Palu.

Dan demi pemenuhan eligibilitas ini, maka tarik menarik kepentingan, dan kepentingan pragmatis para pemilik perahu (parpol) terkesan lebih mengemuka.  Itu sebab para calon kepala daerah masih terus berjibaku dengan isi tas, he, eligibilitas ini. Dan politik transaksional sering kali kemudian tak terhindarkan. Meskipun tak ada yang mau menyebut besarannya, biaya transaksi atau “ongkos jadi” seseorang calon kepala daerah dengan partai politik,  namun dapat dipastikan memerlukan biaya tinggi. Sebagai perbandingan pengakuan seorang kawan yang pernah mencalonkan diri dan ikut berkontestasi dalam Pilkada di suatu daerah, bahwa  diperlukan 500 juta untuk  satu kursi, dan butuh lima kursi berarti kawan saya harus menyediakan 2,5 M untuk keperluan perahu politiknya. Dan, tentu saja angka ini masih relatif, karena penelitian ICW menyebutkan bahwa justru biaya perahu politik inilah paling besar bahkan melebihi biaya lain termasuk biaya kampanye. Tidak ada makan siang yang gratis, begitu kata kawan saya. Parpol memang masih cenderung memosisikan diri sebagai “perahu politik” untuk calon bermodal besar. Parpol sepertinya sadar bahwa modal untuk kelangsungan hidup partai jauh lebih penting, ketimbang menawarkan kader yang belum tentu memiliki ‘amunisi’ dan ‘gizi’ yang memadai. Dan dalam kondisi seperti itu maka jejak rekam calon termasuk integritas, sering terabaikan. Border (2014), mengungkapkan bahwa politik transaksional telah menggeser idealisme dan nilai keutamaan dalam suatu demokrasi.

Akhirnya, bila Pilkada dibiarkan kehilangan daya magis edukasi politiknya, hanya menjadi ajang perjudian elit politik lokal, karena begitu kuatnya politik transaksional. Maka yang tersisa hanya stigma bahwa demokrasi yang bernama Pilkada itu menjadi barang mahal dan tidak bermoral.(Kasman Jaya Saad,Dosen Unisa Palu/Mantan Penyelenggara Pemilu).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here