Komisioner KPU Pasangkayu Heriansyah (ist)

PASANGKAYU – Berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan keputusan KPU, menyatakan menunda tahapan pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten dan wali kota (pilkada) serentak sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona.

Surat edaran yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Arief Budiman pada 21 Maret 2020 kemarin, penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berdasarkan pada pernyataan resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO) terkait Covid-19 sebagai pandemi global.

Dilanjutkan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam, serta keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia.”Dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020, maka perlu ditetapkan Surat Edaran KPU tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pilkada 2020 dalam rangka pencegahan COVID-19 di lingkungan KPU,” imbuh Komisioner KPU Pasangkayu Heriansyah yang ditulis dalam edaran tersebut,Minggu, (22/3/2020).

Heri menjelaskan, dalam surat edaran tersebut beberapa poin penting penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yakni pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Ditambahkannya, namun dijelaskannya lagi bagi wilayah yang belum terdampak virus corona, maka pelantikan PPS dapat terus dilanjutkan dengan ketentuan masa kerja.”Wilayah kita kan belum terdampak, dan pelantikan PPS sudah kami dilakukan, jadi sebagai penyelenggara kami melakukan penundaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih,” tutupnya.(EGI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here