BURHANUDDIN,S.H

DALAM sistem negara yang berlandaskan hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana di tegaskan dalam  Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, maka segala sesuatu tindakan baik warga negara maupun seluruh komponen pelaksana dan penyelenggara negara, harus berlandaskan atas hukum. Eksekusi mati atau menghilangkan hak hidup orang lain/warga negara, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, hanya bisa dilakukan secara limitatif yaitu dalam rangka melaksanakan sistem dan jenis pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”). Yaitu :

Pasal 10 KUHP :
Pidana terdiri atas :
a. Pidana pokok;
1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.
b. Pidana tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.

Pemidanaan sebagaimana dimaksud, baru bisa dilaksanakan setelah melalui seluruh rangkaian proses peradilan pidana hingga mendapati putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang yang didakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan kemudian divonis atau dijatuhi hukuman/pidana mati. Artinya, tindakan menghilangkan nyawa orang lain tanpa dilakukan secara limitatif oleh pihak yang berwenang sebagaimana ditetapkan dalam

Maka menurut hebat kami polisi tidak dapat dan melarang mengeksekusi dengan menembak pelaku yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Eksekusi mati hanya bisa dilaukan oleh regu penembak yang di tentukan undang-undang dan hanya bisa dilaksanakan setelah ada putusan pidana mati yang berkekuatan hukum tetap serta telah memenuhi persyaratan sebagaiamana yang telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menembak mati sesorang terduga pelaku tindak pidana dapat di benarkan apabila dilaukan dalam rangka menajlankan tugas dan dilaukan dalam keadaan terpaksa atau pembelaan terpaksa sebagaimna yang diatur dalan pasal  49 KUHP yaitu pembelaan terpaksa tersebut dilakukan untuk diri sendiri maupun orang lain kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain karena seorang atau ancaman seranga  yang sangat dejat pada saat itu yang melawan hukum, maka teknis prosedur pembelaan terpaksa yang dilakukan boleh bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia.polisi dalam menjalankan tugas penangkapan yang tentunya SOP tersebut tidak

Apabila pihak keluarga merasa bahwa penembakan hongga mati terhadap anggota kelurganya yang dilakukan oleh polisi dalam rangka menjalankan tugas penangkapan tersebut sewenang-wenang dan melanggar hukum, maa piha keluarga maupun kuasanya dapat menempuh upaya hukum prapradilan yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimna diatur dalam pasal 79 dihubungkan dengan pasal 77 KUHAP prapradilan merupakan proses hukum untuk memeriksa salah satunya yaitu : memeriksa sah atau tidaknya penangkapan yang dilaukan oleh polisi tersebut. Dalam prapradilan juga dapat diajukan tuntutan ganti keruguan akibat tindakan polisi yang dianggap dan dapat dibuktikan telah sewenang-wenang dan melanggar hukum sebagaimna ditegaskan dalam pasal 81 KUHAP. Atau apabila tidak diajukan dalam prapradilan tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh ahli warisnya atau piha ketiga yang berkepentingan melalui gugatan kepada ketua pengadilan negeri sesuai hukum acara perdata.apabilah apabilah penembakatan dilaukan oleh polisi bukan dalam rangka menjalankan tugas berdasarkan undang-undang maka tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara Hukum Pidana Disamping itu pihak keluarga atau kuasanya juga dapat mengajukan upaya hukum berupa pelaporan kepada devisi profesi dan pengamanan polri  (DIVPROPAM POLRI) atas tindakan polisi tersebut untuk dapat diproses.

Maka sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas bahwa eksekusi mati terhadap terpidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap adalah dengan cara ditembak mati oleh regy penembak sebagaimna diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Factor atau alasan mengapa terpidana mati belum dieksekusi mati meskipun putusannya suda berkekuatan hukum tetap adalah :

1. Bahwa dalam system peradilan pidana yang menjalankan putusan pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum. Apabilah belum ada keputusan eksekusi dari Jaksa Penuntuk Umum dalam hal ini Kejaksaan Agung, maka eksekusi tersebut belum dapat dilaksanakan.
2. Bahwa terhadap putusan  yang berkekuatan hukum tetap terpidana berhak mengajukan upaya hukum GRASI ( Pengampunan ) kepada presiden berupa permohonan perubaha, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana terhadap diirnya sebagaimna diatur  dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi  oleh karenanya eksekusi mati tidak dapat dilaukan atau di tunda sampai ada keputusan dari presiden mengenai permohonan Grasi dari Terpidana tersebut.

Berdasarkan ulasan diatas maka oknum-oknum polisi tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapka dalam peraturan perundang undangan berlaku sehingga kami sangat menyesalkan atas insiden tersebut dan mengutuk keras penembakan yang menyebabkan Almarhum Qidam Alfariski Mofance meninggal dunia, yang ada di Desa Tobe, Kecamatan Poso Pesisir Utara, yang terjadi Kamis malam kemarin.

Disamping itu kami juga meminta Kapolda Sulawesi Tengah agar menurunkan tim investigasi gabungan untuk menyelidiki peristiwa tersebut , sebab pada tubuh korban ada dugaan penganiayaan berupa ditusuk dan disangkur. Karena setiap orang yang diduga melaukan kejahatan belum dapat diberikan perlakukan seperti dilaukan oknum polisi karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap . bahkan kami juga mendesak Kapolda Sulawesi Tengah menyampaikan keterangan resmi yang jujur dan transparan jika sekiranya perbuatan oknum-oknum polisi yang menembak mati warga masyarakat adalah akibat rasa takut yang berlebihan, sehingga terhadap warga masyarakat tak berdosa harus mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi.
Dan Kami meminta Kapolri untuk mencopot Kapolda Sulteng dan Kapolres Poso apabila ditemukan indikasi dugaan delic by omission dalam pengusutan terhadap oknum-oknum polisi pelaku penembakan dan dugaan penganiayaan.
Selain itu kami juga meminta DPRD Sulteng agar melakukan rapat dengar pendapat terkait penembakan warga asal Kabupaten Poso tersebut, serta mengimbau dan mengajak semua elemen masyarakat yang peduli terhadap penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk mengawasi dan mengawal jalannya proses pencarian keadilan dari keluarga korban penembakan, sehingga semuanya terang benderang dan memastikan pelakunya diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Serta berharap Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah untuk menurunkan tim investigasi guna menentukan apakah perbuatan penembakan dan penganiayaan terhadap warga tak berdosa itu merupakan kebijakan institusi atau perbuatan personal, dan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran HAM?”.

(Burhanuddin, S.H, Ketua Forum Demokrasi Indonesia ( FRAKSI ) Provinsi Sulawesi Barat)



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here