PAJAK jadian mungkin merupakan frasa “perpajakan” yang paling familiar di masyarakat muda negeri ini. Terminologi pajak jadian tercetus begitu saja, tanpa melalui prosedur metodologis yang biasa diterapkan untuk mengungkap asal atau penyebab munculnya suatu kata. Menariknya, “pajak jadian” yang memuat kata “pajak”, secara teoritis tidak terkait langsung dengan ketentuan atau hukum perpajakan secara harfiah.

Pajak jadian banyak dimaknai ketika dua orang muda-mudi telah mengumumkan bahwa keduanya memiliki hubungan khusus- pacaran, atau secara gaul disebut “jadian”, maka atas kebahagiaan dirasakan keduanya, haruslah dibagi kepada teman-teman terdekat kedua belah pihak dalam berbagai bentuk (yang paling umum adalah mentraktir makan). Adanya keharusan dalam membagi kebahagian tersebut yang seiring waktu terwakilkan dengan kata “pajak”.

            Dan faktanya, pajak jadian ini hadir di kehidupan sehari-hari kita. Pada banyak kasus, kedua sejoli yang tengah berbahagia tersebut benar-benar secara sukarela menunaikan “kewajiban” pajak jadian mereka. Hal ini mengingatkan saya pada salah satu asas perpajakan yang dicetuskan oleh Adam Smith melalui konsep “The Four Maxim”, yaitu asas convenience of payment (pajak dipungut atau dibayarkan di waktu-waktu tertentu saat subjek/wajib pajak tengah merasakan kebahagiaan, misal pada saat menerima penghasilan). Lantas, benarkah istilah gaul pajak jadian sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan konsep harfiah perpajakan di negeri ini?

            Tidak perlu diperdebatan untuk meyakini bahwa bahwa pajak jadian bukan merupakan jenis pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam hierarki formal peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dimulai dari Undang-Undang (UU) hingga Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak, tak akan pernah kita jumpai terminologi pajak jadian. Hal ini disebabkan oleh 2 (dua) alasan utama, pajak jadian terjadi atas suatu peristiwa di masyarakat yang terlalu privat dan sederhana untuk diatur oleh pemerintah melalui kebijakan publik. Selain itu, kata “jadian” merupakan kata yang tidak baku untuk dimuat dalam tatanan yang serius seperti ketentuan perundang-undangan. Namun bukan berarti pajak jadian dan perpajakan sama sekali tidak berbagi konsep yang serupa. Mari menelisik lebih jauh tentang seberapa terkaitnya kedua “pajak” ini.

Pada tahun 2016, Congressional Research Service menerbitkan sebuah laporan bertajuk “Consumption Taxes: An Overview” yang ditulis oleh Jeffery M Stupak dan Donald J. Marples. Stupak dan Marples menyebutkan bahwa “In order to provide goods and services, a government must raise revenue. Generally there are three tax bases from which governments can raise this revenue directly from individuals: income, wages, and consumption”. Secara umum terdapat tiga basis utama dalam pemajakan warga negara/wajib pajak, yaitu pendapatan secara umum, upah dan konsumsi. Dapat disepakati bahwa ketika sepasang individu berpacaran, maka mereka mendapatkansuatu “perolehan”, entah itu perasaan bahagia, status ‘tidak-jomblo-lagi’, komitmen, atau bahkan ketiganya sekaligus. Dalam konteks tersebut erat kaitannya dengan pendapatan sebagai salah satu basis utama dalam pemajakan, yaitu perolehan. Atas “perolehan” inilah konsep pajak dapat ditarik. Lantas bagaimana dengan “pendapatan” yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan?

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa “Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun” . Mari kita telaah secara parsial klausul “tambahan kemampuan ekonomis”. Teringat waktu kuliah dulu, dalam sebuah diskusi ringan dosen menyampaikan bahkan kenikmatan yang didapatkan akibat “dipijat” dapat dikatakan sebagai tambahan kemampuan ekonomis. Hal ini terbilang menarik karena memang definisi “tambahan kemampuan ekonomis” sangat luas meskipun dalam penjelasan undang-undang dikatakan bahwa tambahan kemampuan ekonomis -yang diidentikkan dengan kemampuan finansial- merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dalam bentuk barang dan jasa.

Peristiwa “jadian” yang memberikan kedua sejoli tersebut suatu perolehan perasaan tadi mungkin memang merupakan “kenikmatan” atau ”penghasilan” tersendiri bagi yang merasakan, and that is exactly why it’s supposed to be taxed. Tapi diatas semuanya, betapa pun besarnya perolehan perasaan yang dirasakan dua insan yang sedang jadian tidak akan bisa diukur dengan satuan yang baku. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi kompleksitas terumit dalam hal penghitungan rigid pengenaan pajak jadian. Namun tentu dialetika ini tidak akan disodorkan sebagai pembahasan dalam rapat paripurna untuk diputuskan secara serius, biarkan pembicaraan ini menjadi bahasan ringan bagi kita semua yang mungkin sudah tak sabar untuk kembali berjumpa dengan orang-orang terkasih. Akhirnya, mari selalu kita patuhi instruksi pemerintah untuk tetap #dirumahaja, tentunya sembari memupuk rasa rindu untuk ditunaikan seluruhnya ketika mata kembali bersitatap.(Muhammad Rakha Ishlah Adimad, ASN di Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here