BEBERAPA hari yang lalu dalam sebuah pemaparan kaitannya dengan Pajak yang dikenakan atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tercetus kata Nasionalisme Perpajakan. Bagaimana tidak, aturan ini baru saja dirilis namun sontak langsung menjadi trending topic dalam berbagai lini pemberitaan , bukan hanya dalam negeri namun juga luar negeri. Kata nasionalisme yang mungkin hanya tercetus secara kebetulan oleh pemateri namun syarat akan makna apalagi di bulan dimana dasar negara kita dilahirkan, di bulan Juni ini, bulan Pancasila.

Adanya pemajakan atas PMSE dan sedikit meluruskan beberapa kesalahpahaman yang terjadi dalam masyarakat, bahwa tanggal 5 Mei Pemerintah mengeluarkan aturan baru yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2020 sebagai tindak lanjut dari PERPPU No. 1/2020 yang sudah menjadi UU No. 2/2020. PMK ini menjadi dasar bagi otoritas perpajakan dalam memajaki pembelian digital terhadap barang/jasa dari luar negeri. Pandemik COVID-19 telah begitu cepat menggeser ekonomi menjadi digital dan sontak potensi perpajakan tidak lepas dari hal tersebut. Singkatnya, masyarakat saat ini, gemar melakukan transaksi digital dan membeli produk luar negeri yang dapat dinikmati melalui film, musik dan sebagainya belum sepenuhnya menyadari adanya kewajiban untuk menyetorkan pajaknya akibat konsumsi tersebut. Akhir-akhir ini terjadi beberapa kesalahpahaman dalam masyarakat yang banyak menimbulkan sentiment negatif terhadap aturan ini.

Dan untuk meluruskan sedikit kesalahpahaman tersebut maka, Pertama, seharusnya tanpa adanya aturan ini masyarakat tahu bahwa kewajiban untuk menyetorkan Pajak tersebut sudah ada. Hal ini termaktub dalam UU No. 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 TAHUN 2009 dalam pasal 3A ayat 3 menyatakan bahwa Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Artinya secara otomatis siapapun ketika membeli barang dari luar negeri secara sadar dan mandiri menyetorkan Pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari pembayaran yang dilakukan. Sehingga sentiment negatif yang terjadi terbilang kurang tepat, karena sudah sewajarnya hal tersebut menjadi kewajiban sebagai warga negara yang baik. Serta perlu dipertegas kembali bahwa justru PMK No.48/2020 dan UU No. 2/2020 merupakan aturan yang mempermudah saat kita memanfaatkan barang atau jasa dari luar negeri dengan shifting kewajiban pemungutan kepada penjual, penyedia maupun marketplace baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dalam konteks ini pembeli hanya perlu membayar saja kepada penjual, penyedia atau marketplace tadi. Namun secara teknis kita tidak akan jauh membahas kesana, yang jelas aturan ini bukan untuk memberikan shock therapy kepada anak bangsa, terkhusus kaum milenial yang sedang gemar memanfaatkan produk digital luar negeri, namun menyadarkan serta mempermudahnya dalam menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik apalagi dalam situasi pandemik Covid-19 seperti ini.

Kedua, di bulan juni, bulan  pancasila sudah sewajarnya tidak saling menegasikan usaha kebangsaan. Justru saat ini lah merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk mempertebal rasa cinta terhadap bangsa terkhusus dalam hal perpajakan. Sentimen negatif yang terjadi mungkin merupakan lack of information . Toh ini buat negara mengapa kita masih kadang ragu untuk membantu. Hal ini lah yang disebutkan diawal tadi dengan istilah nasionalisme perpajakan. Istilah yang menggambarkan bahwa kecintaan kita harus selalu diejawantahkan kepada pembanguan negara melalui pajak dalam bentuk pikiran, ucapan dan perbuatan. Satu hal juga terkait aturan ini yang perlu kita pahami yaitu soal perlunya keadilan bagi pengusaha dalam negeri yang selama ini sudah lama dikenakan Pajak pertambahan nilai dalam setiap transaksinya. Ketika pengusaha luar negeri hanya mendapatkan untung tanpa memberikan kontribusi apapun ke negara ini, padahal konsumenya di dalam negeri yang itu juga sejalan dengan prinsip Pajak pertambahan nilai yaitu destination principle.

Sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Termasuk didalamnya ada nilai nasionalisme. Nasionalisme atau Kecintaan kita terhadap bangsa harus selalu terjaga sampai kapanpun bahkan harus lebih tebal dari sebelumnya. Disituasi krisis seperti ini urusan perpajakan bukan lagi urusan pemerintah ataupun otoritas pajak tetapi lebih dari pada itu menjadi urusan kita semua, anak bangsa ini. Sebagai sumber penerimaan terbesar Negara sudah barang tentu kita semua harus bersatu padu untuk mencurahkan kecintaan kita pada bangsa ini melalui nasionalisme perpajakan kita masing-masing. Dan semoga kita bisa terlepas dari cengkraman Pandemik COVID-19 ini. Aamiin…(Muh Rakha Ishlah Adimad,ASN Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Dirjen Pajak Kemenkeu RI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here