Forum Masyarakat Peduli Desa Ujumbou (FMPDU) aksi damai minta perbaikan data penerima bansos.(ist)

Donggala,mediasulawesi.com– Sedikitnya 50 warga Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa Ujumbou (FMPDU) belum lama ini melakukan aksi damai di Kantor Desa, kantor camat dan Pos Kecamatan Sirenja. Mereka menuntut kepala desa dan camat adanya perbaikan data penerima bansos dan BLT Dana Desa serta lebih terbuka dan transparan.

Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa Ujumbou (FMPDU) dan dikoordinit M.Tohar dan Ikrar  awalnya mendatangi kantor desa dengan menggunakan kendaraan roda empat   sebanyak 3 unit dan sepeda motor sebanyak 10 unit serta alat peraga yang digunakan berupa Spanduk dan micropone/Pengeras Suara. ‘’Tujuan aksi damai kami adalah meminta kepada desa maupun camat melakukan perbaikan. Kami juga ingin aparat desa lebih focus pada pendataan. Dan betul-betul warga yang terdata itu berhak untuk mendapatkan bantuan,’’ujar Tohar dalam orasinya.

Tohar menilai penyebab terjadinya masalah dalam  penyaluran  penerima bansos dan BLT DD di Desa Ujumbou adalah  tidak Validnya data penerima bantuan, penyaluran dana Bansos tunai dari kemensos dan dana BLT  ADD  dari dana Desa  masih menggunkan data lama dan tidak menggunakan data terbaru sehingga menimbulkan data penerima Ganda dan  penerima tidak layak. Selain itu, kata dia,  kuota  penerima bansos , didasarkan pada data terpadu kesejahteran sosial (DTKS) Kemensos tahun 2019 yang belum diperbaharui.

Usai aksi, Tohar menyampaikan kepada wartawan jika timbulnya aksi protes dan unjuk rasa dari masyarakat terkait penyaluran Bansos  karena kurangnya sosialisasi dan transparansi Pemerintah Desa mengenai jenis  jenis bansos yang di berikan Pemerintah Pusat dan daerah. Selain itu,  kebijakan yang diambil oleh Aparat Desa dalam hal penyaluran bansos tidak sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh masyarakat desa  yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat akan adanya penyelewengan dalam penyaluran dana Bansos tersebut,

Tohar yang juga Ketua FMPDU menekankan  kinerja dari Aparat desa dapat optimal maka perlu diangkat aparat desa yang memiliki kompetensi melalui mekanisme pengangkatan aparat Desa sesuai dengan aturan dalam permendagri no 83 tahun 2015 tentang pengangkatan aparat desa dgn tata urut pelaksanaanya pertama membentuk tim penjaringan dengan standar ijazah SMA, kedua melakukan penjaringan, setelah dilakukan penjaringan maka nama-nama yang terpilih  dimusyawarahkan dengan pak camat setelah disetujui baru aparat desa di SK kan oleh Camat

Menyikapi masalah di desanya, Tohar pun berjanji akan terus memonitor perkembangan dampak Covid-19 di wil.nya,  dan beliau bangga dengan Polri dan akan selalu mendukung tugas-tugas Polri dalam menciptakan situasi kamtibmas yg kondusif. Selain itu ia bersama warga lainnya akan tetap  peduli dan bekerja keras  dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif selama masa pandemic Covid-19.(sam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here