Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto (ist)

Palu, Mediasulawesi.com – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah sedang mengusut tiga kasus penyimpangan bantuan sosial (bansos) imbas wabah pandemik COVID-19 (virus corona) yang terjadi di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng.

Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, ketiga kasus tersebut tepatnya terjadi di Desa Siniu, Kecamatan Tinombo Selatan, Desa Ongka Persatuan, Kecamatan Ongka Malino di Kabupaten Parigi Moutong dan di Desa Jono Oge, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala.“Untuk Desa Ongka Persatuan (Parimo) dan Desa Jono Oge (Donggala), kami mulai terima laporan tanggal 10 Juni lalu. Untuk Desa Siniu di Parimo itu laporannya sejak 13 Mei lalu dan saat ini ditangani oleh penyidik Polres Parimo,” kata Didik saat dihubungi Mediasulawesi.com, Senin (20/7/2020) pagi.

Perbuatan sangat tak elok di tiga lokasi itu kata Didik salah satunya dilakukan oleh kepala desa (Kades) Siniu berjenis kelamin pria dengan inisial G.

Didik menuturkan, perkembangan kasus yang menyeret pemimpin desa itu telah memasuki tahap pertama. “Atau sudah dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong,” ujarnya.


Dua kasus lainnya yaitu di Desa Ongka Persatuan dan Desa Jono Oge ungkap Didik tengah diusut oleh Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulteng.

Berawal dari laporan masyarakat, kasus penyimpangan dana bansos di Desa Ongka Persatuan telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 19 orang saksi. “Sementara masih dilakukan penyelidikan dan terus dikembangkan dari hasil keterangan 19 orang saksi itu,” pungkas Didik.Kasus ketiga yakni di Desa Jono One, Kabupaten Donggala lanjut Didik diawali laporan dari Lembaga masyarakat anti penyalahgunaan jabatan (MAPJ) tanggal 10 Juni 2020 lalu.Pun demikian, sebanyak 25 orang saksi telah diambil keterangannya dan sedang dalam proses penyelidikan.

Mantan Wadir Reskrimum Polda Sulteng ini juga mengatakan pihaknya sedang melakukan koordinasi terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintahan (BPKP) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna merampungkan kasus tersebut.

Tindakan meraup untung pribadi lewat bantuan langsung tunai (BLT) yang anggarannya bersumber dari dana desa tahun 2020 itu tutur Didik akan menyeriusi hingga ketiga kasus tersebut tuntas.“Sesuai perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 12 huruf e UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Jadi pasal yang akan dikenakan ketiga pelaku adalah pasal tipikor,” tandas Didik.(faiz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here