DPRD Pasangkayu segera menindaklanjuti aduang warga Desa Jengen Raya Kecamatan Tikke Raya, terkait kepastian hukum kepemilikan sertifikat tanah.(egi/mediasulawesi.com)

Pasangkayu, mediasulawesi.com – DPRD Pasangkayu segera menindaklanjuti aduan warga Desa Jengen Raya Kecamatan Tikke Raya, terkait kepastian hukum kepemilikan sertifikat tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan (Kantah) Pasangkayu. Dengan bukti-bukti copian sertifikat, puluhan warga yang dipimpin langsung oleh Kades Jengeng, Sahir, datang ke ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Pasangkayu, Selasa (16/2/2021).

Mereka mengadukan adanya sertifikat masyarakat yang dinyatakan masuk dalam wilayah HGU PT. Letawa (PT Astra Agro Lestari).“Saya sudah berulang-ulang menyampaikan keluhan warga, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Semoga di lembaga DPRD ini, ada solusi didapatkan,” katanya di depan para anggota DPRD.

Disampaikan, bahwa masalah yang muncul di masyarakat saat ini, yakni tidak berfungsinya sertifikat warga ketika digunakan sebagai agunan di Bank tertentu. Kemudian masalah lain, tidak adanya akses bagi masyarakat ketika bermohon penerbitan sertfikat ke BPN karena dinyatakan masuk ke willayah HGU perusahaan.

Merespons hal itu, Rapat RDP yang Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pasangkayu, akan segera bersikap dengan menindaklanuti aduan tersebut, mencari bukti-bukti sekaligus mengklarifikasi ke pihak Kantah Pasangkayu.

Anggota DPRD Pasangkayu, H Lukman Said SPd, yang juga Ketua Umum Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (AKASI) mengaku bahwa masalah Agraria ini, tidak hanya terjadi di Pasangkayu karena juga terjadi di beberapa di Indonesia.“Lembaga DPRD ini, tempat masyarakat mengadu. Kami terima aduanya, namun kami butuh bukti-bukti, supaya benar kita dalam bersikap,” imbuhnya.

Selang beberapa lama rapat berlangsung. Fakta lain, muncul di rapat tersebut, salah satunya dengan bukti copian sertifikat, milik masyarakat dan sertifikat HGU Perusahaan yang sama-sama dikeluarkan pihak BPN.’’Jadi yang perlu di panggil adalah BPN, kenapa ada seritifikat masyarakat dan HGU Tumpantindih, padahal sama-sama dikeluarkan BPN,” tanya anggota DPRD lainnya, Herman Yunus.

Masih, di tempat Rapat, Lukman Said, dengan tegas minta agar segera memanggil pihak BPN. Dikatakan, bahwa, jika dalam panggilannya tidak diindahkan maka bisa dengan cara mengirim Pol PP untuk dihadirkan di DPRD.“Kalau Pansus DPRD sudah menemukan bukti-bukti, kita akan pressure bila perlu sidik secara hukum. Ini harga diri lembaga, jangan DPRD yang kesana, panggil satu kali, dan dua kali, kalau tidak datang suruh Pol PP jemput,” imbuhnya. (egi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here